Juknis Bantuan Pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja ( PKK )

Buka Info-Berita dan Informasi. Beberapa dasar pemikiran yang melatarbelakangi Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan dana bantuan pemerintah melalui Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK), yaitu:

1.   Mayoritas tenaga kerja (58,77%/72,8 juta) memiliki tingkat pendidikan rendah (lulusan SMP/sederajat kebawah) tanpa keterampilan yang dibutuhkan pasar tenaga kerja (BPS, 2019).

2.   Sistem pendidikan dan pelatihan vokasi saat ini belum menghasilkan lulusan yang memadai dan memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan dengan keterampilan tinggi.

3.   Sistem pendidikan menghasilkan cukup banyak lulusan semi-terampil, sementara pasar kerja memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyerap lulusan tersebut.

4.    Pengembangan bidang keahlian di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi belum sejalan dengan kebutuhan industri dan belum merespon kebutuhan pasar.

5.   Produktivitas tenaga kerja Indonesia relatif rendah (1,37%)  jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand (5,28%), Vietnam (4,39%), dan Malaysia (2,16 %) (Sumber: APO, September 2018)

6.   Sasaran pendidikan vokasi berbasis kerjasama industri  0,78%/2,8 juta sampai dengan tahun 2024 (Bappenas).

Fakta diatas adalah beberapa faktor yang memicu jumlah pengangguran dan angkatan kerja Indonesia masih tinggi (jumlah pengangguran sebanyak 7.05  juta orang, sedangkan jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 133,56 juta merujuk data BPS tahun 2019), selain meningkatnya jumlah angka putus sekolah.

Ada beberapa faktor penyebab yang mengakibatkan anak putus sekolah, salah satunya adalah faktor kondisi ekonomi/kemiskinan (jumlah kemiskinan sebesar 25,67 juta orang atau 9,66 % dari total penduduk Indonesia merujuk data BPS, 2018). Kondisi ekonomi/kemiskinan merupakan salah satu faktor yang sering mendasari anak tidak melanjutkan pendidikan. Mereka putus sekolah karena kurangnya biaya, sedangkan untuk menempuh pendidikan diperlukan biaya yang tidak sedikit terlebih pada pendidikan formal. Sebagai upaya untuk menanggulangi anak putus sekolah, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud melalui pendidikan vokasi menyediakan alternatif layanan melalui kursus dan pelatihan. Sedangkan bentuk layanan yang disediakan yaitu program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK).

Program PKK adalah program pelayanan pendidikan dan pelatihan berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu setingkat operator dan teknisi yang bersertifikat kompetensi sehingga dapat dijadikan bekal untuk bekerja pada dunia usaha dan dunia industri dengan peluang kerja (job opportunities) yang ada.

A.   Pengertian Program PKK

Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) adalah program layanan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi untuk bekerja dan terserap di dunia usaha dan industri (DU/DI).

B.   Tujuan Program PKK

Tujuan Program PKK adalah:

1.   Mendidik dan melatih peserta didik dengan keterampilan vokasi yang selaras dengan kebutuhan Dunia Kerja.

2.   Memastikan peserta didik PKK mengikuti uji kompetensi.

3.   Peserta terserap di Dunia Kerja.

C.   Penyelenggara Program PKK

Penyelenggara Program PKK adalah lembaga yang menyelenggarakan program kursus dan pelatihan meliputi:

1.   Satuan Pendidikan Nonformal.

2.   Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Politeknik, Akademi Komunitas dan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan vokasi).

3.   UPT Ditjen Pendidikan Vokasi.

4.   Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI).

5.   Lembaga Diklat milik Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang memiliki izin yang sah.

D.   Peserta Didik

Penerima bantuan PKK adalah warga masyarakat usia 15 s.d 30 tahun dengan prioritas usia 15 s.d 25 tahun dengan kriteria:

1.   Anak usia sekolah tidak sekolah (ATS) atau lulus tidak melanjutkan atau;

2.   Warga belajar paket C vokasi atau;

3.   Warga masyarakat menganggur atau tidak memiliki pekerjaan.

Calon peserta wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tidak sedang mengikuti program sejenis yang dibiayai pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

E.   Penyelenggaraan Program PKK

Penyelenggaraan Program PKK dilaksanakan sebagai berikut:

1.   Jenis Keterampilan

Jenis keterampilan yang diprioritas merujuk pada empat sektor yang menjadi fokus revitalisasi pendidikan vokasi yaitu: 

Fokus Revitalisasi Pendidikan Vokasi
1.   Machinery and Construction	a.    Teknik Mesin b.   Teknik Pengelasan c.    Teknik Otomasi Industri d.   Teknik Mekatronika e.    Teknik Otomotif Kendaraan Ringan f.     Teknik Otomotif Sepeda Motor g.    Teknik Otomotif Alat Berat h.   Teknik Geomatika i.     Teknik Konstruksi Bangunan j.     Desain Permodelan dan Informasi Bangunan k.   Teknik Mengemudi dan Operasional Kendaraan l.     Teknik Komputer dan Jaringan
2.   Creative Economy	a.    Rekayasa Perangkat Lunak b.   Animasi dan Desain Komunikasi Visual c.    Fotografi d.   Komunikasi dan Penyiaran e.    Multimedia f.     Seni Musik g.    Seni Tari h.   Seni Peran i.     Seni Rupa j.     Seni Kriya k.   Tata Rias l.     Jasa Usaha Wisata m.  Tata Busana
3.   Hospitality	a.    Agrobisnis, Peternakan dan Perikanan b.   Perhotelan c.    Tata Boga d.   Bisnis Daring dan Pemasaran e.    Retail f.     Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran g.    Tata Kecantikan Kulit dan Rambut h.   SPA dan Terapi Kecantikan i.     Penyehatan Tradisional dan Kebugaran
4.   Care Service	a.    Perawatan Balita b.   Asisten Rumah Tangga c.    Perawatan Lansia d.   Asisten Keperawatan

Apabila ada jenis keterampilan diluar empat sektor prioritas tersebut di atas yang dibutuhkan oleh DU/DI maka jenis keterampilan tersebut dapat diusulkan.

F.   Kurikulum

Menggunakan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan  Kebudayaan dan/atau  kurikulum yang dikembangkan oleh Lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan bersama dengan DU/DI sesuai dengan level kompetensi yang memuat komponen; standar kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.

G.  Proses pembelajaran

Proses pembelajaran dilaksanakan secara teori dan praktik, serta menggunakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Proses pembelajaran dapat dilaksanakan di lembaga penyelenggara dan/atau di DU/DI calon penerima lulusan. Metode pembelajaran dapat menggunakan pembelajaran konvensional dan/atau pembelajaran dalam jaringan (daring), dilanjutkan dengan praktik dan uji kompetensi.

H.  Instruktur

Instruktur dari lembaga penyelenggara dan/atau DU/DI dengan syarat:

a.    Memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keterampilan dan materi yang diajarkan (dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau surat keterangan dari DU/DI atau ijazah yang relevan).

b.   Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajar.

I.     Sarana Prasarana Pembelajaran

Lembaga penyelenggara dan/atau DU/DI menyediakan sarana dan prasarana yang relevan dengan jenis keterampilan yang diajukan. Penyediaan sarana dan prasarana harus memperhatikan jumlah dan kualitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran baik untuk pembelajaran yang sifatnya konvensional ataupun daring, diantaranya:

a.    Ruang belajar teori dan praktik kecuali untuk pembelajaran daring.

b.   Sarana belajar teori dan praktik yang sesuai dengan jenis keterampilan yang diajarkan.

c.    Sarana dan prasarana dari DU/DI mitra kerja.

Dana bantuan program PKK tidak boleh dipergunakan untuk pembelian/pengadaan/sewa sarana dan prasarana pembelajaran, hanya diperbolehkan untuk bahan-bahan praktik habis pakai. 

J.   Jadwal Pelaksanaan Program PKK

Sekian Informasi tentang Juknis Bantuan Pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja ( PKK ) Semoga Bermanfaat.

---------------LinkDownload Disini---------------