Jadwal dan Juknis Bantuan Penelitian Berbasis SBK pada PTKI Tahun Angaran 2024

Jadwal dan Juknis Bantuan Penelitian Berbasis SBK pada PTKI Tahun Angaran 2024.

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6571 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Tahun Anggaran 2024 tanggal 27 November 2023, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) membuka pendaftaran Bantuan Penelitian Berbasis SBK pada PTKI yang akan dibiayai di tahun anggaran 2024. Bantuan ini akan dilakukan pendaftaran, proses penilaian hingga pengumuman penerima bantuan di tahun anggaran 2024 dengan rencana jadwal sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU
1	Pengumuman dan Sosialisasi	06-17 Desember 2023
2	Registrasi Proposal dan Submit	18 Desember 2023 - 22 Januari 2024
3	Seleksi Administrasi (Desk Evaluation)	23 Januari - 12 Februari 2024
4	Penilaian Reviewer	13 Februari - 04 Maret 2024
5	Penetapan Nomine	05-18 Maret 2024
6	Seminar Proposal	28-30 Maret 2024
7	Pengumuman Penerima Bantuan	08-22 April 2024

2. Pembukaan klaster dan pengusul Bantuan Penelitian Berbasis SBK pada PTKI Tahun Anggaran 2024 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

NO	NAMA KLASTER BANTUAN Penelitian Pembinaan/Kapasitas	DIKTIS
NO		PTKIS √	PTKIN -
1		PTKIS √	PTKIN -
2	Penelitian Dasar Program Studi	√	-
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	√	-
4	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	√	√
5	Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Industri (DUDI)	√	√
6	Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga	√	√

NO	NAMA KLASTER BANTUAN Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional	DIKTIS
		PTKIS √	PTKIN √
7
8	Penelitian Pengembangan Survei Kajian Strategis Nasional	√	√

Keterangan: (√) asal pengusul (PTKI)

3. Proses mulai pendaftaran, seleksi, penetapan hingga laporan bantuan dilakukan secara online dan unggahan berkas (softcopy/paperless) pada aplikasi yang diakses melalui laman https://litapdimas.kemenag.go.id dan/atau melalui web service di masing-masing PTKIN yang terkoneksi dengan laman Litapdimas.

4. Pendaftaran proposal semua bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) akan ditutup pada Senin, 22 Januari 2024 pukul 23:59 WIB. Ketentuan lebih lanjut mengenai masing-masing bantuan dapat dilihat pada Petunjuk Teknis Program Bantuan terlampir.

5. Penyelenggaraan program bantuan ini akan dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2024 yang tahap penetapan penerima bantuan dan pencairannya menunggu setelah dipastikan tidak terjadi refocusing anggaran dan dibukanya blokir anggaran oleh Kementerian Keuangan. Penyelenggaraan program bantuan ini tidak ada pungutan apapun yang dibebankan kepada para pengusul bantuan.

6. Bagi penerima bantuan tahun anggaran 2023 yang belum menunaikan seluruh kewajiban outputs klaster bantuannya (logbook, laporan akademik/lengkap, laporan penggunaan keuangan, draft artikel, dummy buku, HaKI, bahan ajar, dan lain-lain) sebagaimana tagihan Juknis Bantuan Tahun Anggaran 2023 dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan TIDAK DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan tahun anggaran 2024.

7. Sehubungan dengan hal di atas, diharap Bapak/Ibu Rektor/Ketua PTKIN/PTKIS dan Pimpinan Kopertais untuk menyampaikan informasi ini dan mendorong agar civitas akademika di lingkungan PTKI yang bersangkutan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kejelasan tindak lanjut bantuan ini, kami mengundang para civitas akademika di lingkungan PTKI untuk mengikuti sosialisasi program Bantuan Penelitian Berbasis SBK pada PTKI Tahun Anggaran 2024 secara daring melalui platform zoom meeting yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 15 Desember 2023

Waktu : 10:00 s/d Selesai WIB

Zoom Meeting ID : 816 8902 5005 (Log in Pukul 09:45 WIB) Join Zoom Meeting : https://bit.ly/SosialisasiLitapdimasSBK2024

Passcode : Litapdimas

8. Hal-hal yang belum diatur akan diinformasikan lebih lanjut dan dapat dilihat pada http://diktis.kemenag.go.id dan http://litapdimas.kemenag.go.id.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 6571 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang :	a.	bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dipandang perlu dilaksanakan Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024;
	b.	bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran Tahun 2024, perlu dibuat petunjuk teknisnya;
	c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;
Mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
	2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
	3.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
	4.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
	5.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
	6.	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5007);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama

Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 1080);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69

Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian

Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);

15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

17. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggung jawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1495);

19. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN

2024.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Berkas Kelengkapan Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2024.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 6571 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

TAHUN ANGGARAN 2024

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa saat ini pembangunan Indonesia memasuki Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024, yakni tahapan pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi.

Penguatan mutu sumber daya manusia dan keunggulan sumber daya alam dilakukan dengan menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, peran perguruan tinggi menjadi sangat penting. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa “untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter, tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa”.

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa diupayakan dan diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi melalui tridarma perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari ketiga darma perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian di perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi.

Merespon ekspektasi terhadap pelaksanaan penelitian di perguruan tinggi ini, pemerintah telah membuat Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)

yang berisikan tentang arah prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka waktu 28 tahun (2017-2045) dan juga menyusun Agenda Riset Nasional (ARN), yakni dokumen yang berisikan tentang agenda dan tema riset prioritas tentang pelaksanaan penelitian di Indonesia. Pada saat yang sama, Kementerian Agama RI juga menyusun dokumen Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yakni dokumen yang berisikan tentang arah dan tema- tema prioritas pelaksanaan penelitian keagamaan di seluruh satuan kerja di bawah Kementerian Agama RI.

Semua dokumen yang disusun di atas, baik RIRN, ARN, dan ARKAN, bermuara pada perlunya arah dan target pencapaian yang jelas dan terukur berkenaan dengan pelaksanaan penelitian di Indonesia. Oleh karenanya, peningkatan mutu, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian menjadi keywords yang perlu diterapkan dalam seluruh aktivitas penelitian. Di akhir tahun 2020, Kementerian Keuangan mengeluarkan regulasi baru, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang memberikan perhatian substansial agar penelitian dapat berjalan dengan efektif dan berorientasi pada keluaran yang maksimal.

Regulasi standar pelaksanaan penelitian juga didasari dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam sebagai berikut:

1. Standar Hasil Penelitian, (1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian di PTKI. (2) Hasil penelitian di PTKI diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa melalui integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang rahmatan lil-alamin. (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. (4) Pengembangan integrasi sains dan ilmu keislaman diarahkan untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi pusat destinasi studi Islam dan pluralisme yang unggul di dunia dengan mengintegrasikan berbagai aspek keilmuan baik agama maupun sains yang mengikuti kemajuan global, melalui: a) penelitian keagamaan, kemasyarakatan, sains, dan teknologi di Indonesia berbasis kondisi Indonesia; b) penelitian dalam rangka memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan di dunia; c) penelitian dalam rangka memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia; dan d) penelitian inovatif yang berkelanjutan. (5) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan,

dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

2. Standar Isi Penelitian, (1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dalam integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang rahmatan lil-alamin. (2) Kedalaman dan keluasan materi Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. (3) Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. (4) Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. (5) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. (6) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip- prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. (7) Integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman pada kedalaman dan keluasan materi dalam penelitian mengacu pada standar keagamaan pada hasil penelitian.

3. Standar Proses Penelitian, (1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian di PTKI yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (2) Kegiatan penelitian di PTKI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. (3) Kegiatan penelitian di PTKI harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan serta mempertimbangkan aspek integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang rahmatan lil-alamin untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran.

4. Standar Penilaian Penelitian, (1) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian di PTKI. (2) Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. (3) Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua)

dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. (4) Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.

5. Standar Peneliti, (1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian di PTKI. (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. (3) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditentukan berdasarkan: a) kualifikasi akademik; dan b) hasil penelitian. (4) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. (5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, (1) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian di PTKI. (2) Sarana dan prasarana penelitian di PTKI sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; b) proses pembelajaran; dan c) kegiatan pengabdian kepada masyarakat. (3) Sarana dan prasarana penelitian di PTKI sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

7. Standar Pengelolaan Penelitian, (1) Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian di PTKI. (2) Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi serta mempertimbangkan aspek integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang rahmatan lil-alamin untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran.

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, (1) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian di PTKI dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ajaran Islam. (2). Pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat bersumber dari: a) anggaran Kementerian Agama RI; b) anggaran kementerian/ lembaga pemerintah lain; c) pemerintah daerah; d) badan usaha milik negara/ daerah; e) dunia usaha; f) bantuan negara/ donor negara asing; g) bantuan operasional perguruan tinggi negeri pada PTKI; h) organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum; i) perorangan; dan/atau j) sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (3) Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: a) perencanaan penelitian; b) pelaksanaan penelitian; c) pengendalian penelitian; d) pemantauan dan evaluasi penelitian; e) pelaporan hasil penelitian; dan f) diseminasi hasil penelitian. (4) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh PTKI dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian tidak mempengaruhi independensi proses dan hasil penelitian.

9. Standar Keagamaan pada Peneliti, (1) Standar keagamaan pada peneliti merupakan kriteria minimal keagamaan Islam tentang kemampuan serta sikap peneliti untuk melaksanakan penelitian di PTKI, meliputi: a) peneliti wajib memiliki akhlak mulia atau akhlak terpuji; b) peneliti wajib memiliki kompetensi dasar-dasar keislaman baca tulis al- Qur’an dan ibadah, serta kompetensi bahasa Arab dan bahasa Inggris; c) peneliti memiliki wawasan integrasi keilmuan yang dapat mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan disiplin keilmuan yang lain; d) peneliti memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, melaksanakan ajaran Islam moderat di tengah kemajemukan NKRI serta mempraktikkannya dalam seluruh penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi. (2) Kemampuan serta sikap peneliti untuk melaksanakan penelitian menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. (3) PTKI menetapkan kewenangan melaksanakan penelitian secara selektif dan bertanggungjawab.

Dengan pertimbangan di atas, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) perlu membuat Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024. Petunjuk teknis ini menyesuaikan dengan regulasi dari Kementerian Keuangan, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203

Tahun 2020, baik pada aspek proses seleksi maupun tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan. Petunjuk Teknis Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran ini disusun sebagai acuan operasional bagi para dosen/peneliti, Direktorat Jenderal, Pimpinan PTKIN, dan Panitia Seleksi dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitiannya serta juga sebagai pegangan untuk para auditor pada saat mengaudit agar program bantuan penelitian ini dapat berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

B. Tujuan

Secara umum tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024 ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi stakeholder dan calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan, serta melaporkan hasil penelitiannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dan standar penelitian dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2024;

2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster penelitian

Tahun Anggaran 2024;

3. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian Tahun Anggaran 2024;

4. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian Tahun Anggaran 2024; dan

5. Memberikan acuan penghargaan dan sanksi penelitian Tahun Anggaran

2024.

Dengan demikian, Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024 ini merupakan acuan dan standarisasi dalam melaksanakan penelitian sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian serta pencapaian keluaran (output) dan manfaat (outcome) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.

BAB II

KETENTUAN UMUM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN

A. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran

Penelitian berbasis standar biaya keluaran pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam merupakan proses dan mekanisme penelitian yang sekurang-kurangnya memenuhi 4 (empat) aspek mendasar. Keempat aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber pembiayaan penelitian berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN), bukan dari lembaga donor luar negeri, dan/atau dari masyarakat. Sumber pembiayaan penelitian berbasis standar biaya keluaran ini juga dapat berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti PTKIN dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun

2020;

2. Proses seleksi, mekanisme penetapan penerima, kelayakan hasil, dan keluaran penelitian didasarkan atas regulasi penelitian sebagaimana diatur oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan/atau yang telah diturunkan ke dalam regulasi terkait yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian berpedoman pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer. Sedangkan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. Dalam konteks Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, regulasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut telah ditindaklanjuti dengan sejumlah keputusan, di antaranya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Di antara yang diatur dalam regulasi tersebut adalah proses pendaftaran, seleksi hingga penetapan nomine terpilih Tahun Anggaran 2024 dilakukan oleh penyelenggara penelitian (Satker Diktis atau Satker PTKIN) dalam kurun waktu tahun anggaran 2023. Hal ini dapat dikecualikan jika dalam kondisi kedarutan (force majeure) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya proses seleksi hingga penetapan nomine terpilih tersebut;

3. Satuan biaya penelitian didasarkan atas alokasi yang merujuk pada Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP) sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran. Standar biaya ini memperhatikan jenis dan klaster penelitian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Adapun satuan biaya penelitian untuk Tahun Anggaran 2024 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024, terutama pada Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian;

4. Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan penelitian yang mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan kualitas riset yang handal. Dengan mekanisme ini, peneliti juga akan lebih fokus pada persiapan, proses, dan capaian hasil riset itu sendiri, dibanding dengan penyiapan hal- hal yang bersifat administratif.

B. Tema Penelitian

Penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam pada dasarnya menerima berbagai inisiatif penelitian terkait isu-isu keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Namun, sejak Tahun Anggaran 2019/2020, Kementerian Agama Republik Indonesia memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028, dengan tetap menyelaraskan tema- tema tersebut dengan agenda dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang dikeluarkan oleh Dewan Riset Nasional Tahun 2016.

Terdapat 4 (empat) tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), (1) Studi Islam, (2) Pluralisme dan keragaman, (3) Integrasi keilmuan, dan (4) Kemajuan Global. Sedangkan subtema dari 4 tema prioritas ini ada 15 (lima belas), yang mencakup: (1) Kajian teks suci dalam agama-agama; (2) Syariah, hukum, dan peraturan perundang- undangan; (3) Pengembangan khazanah pesantren; (4) Pengembangan Pendidikan; (5) Negara, agama, dan masyarakat; (6) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; (7) Pendidikan transpormatif; (8) Sejarah, arkeologi, dan manuskrip; (9) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (10) Pengembangan kedokteran dan kesehatan; (11) Lingkungan, pengembangan sains dan teknologi; (12) Studi kawasan dan globalisasi; (13) Isu gender dan keadilan; (14) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; (15) Generasi milenial dan isu-isu keislaman.

Tema dan subtema untuk masing-masing tema prioritas tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1: Tema-tema Penelitian Prioritas Tahun Anggaran 2018-2028

NO	TEMA	SUBTEMA
A	Studi Islam	1	Teks suci dalam agama-agama
		2	Syariah, hukum, dan peraturan perundang- undangan

		3	Pengembangan khazanah pesantren
		4	Pengembangan pendidikan
B	Pluralisme dan Keragaman	5	Negara, agama, dan masyarakat
B	Pluralisme dan Keragaman	6	Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan
C	Integrasi Keilmuan	7	Pendidikan transformatif
		8	Sejarah, arkeologi, dan manuskrip
		9	Kesejahteraan sosial dalam masyarakat
		10	Pengembangan kedokteran dan kesehatan
		11	Lingkungan, pengembangan sains, dan teknologi
D	Kemajuan Global	12	Studi kawasan dan globalisasi
		13	Isu gender dan keadilan
		14	Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah
		15	Generasi milenial dan isu-isu keislaman

Uraian singkat untuk 15 (lima belas) subtema prioritas penelitian keagamaan di atas adalah sebagai berikut:

1. Teks Suci dalam Agama-agama

Subtema ini difokuskan pada studi sumber dasar beragama yaitu al- Qur’an, hadis, fikih, tafsir, tasawuf, dan bidang-bidang inti studi keislaman dan agama-agama. Subtema ini juga menyangkut teks-teks suci dari tradisi keagaman lain seperti Bibel dan Veda. Termasuk dalam fokus ini juga studi teks suci dan sastra termasuk perbandingannya. Subtema ini merupakan tema dasar yang merupakan bagian dari tradisi berkelanjutan yang menjadi distingsi PTKI dan harus tetap dipertahankan dan dikembangkan dalam tradisi turats.

2. Syariah, Hukum, dan Peraturan Perundang-undangan

Subtema ini mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia, sebagai satu bangsa yang populasi penduduknya mayoritas beragama Islam. Positivisasi syariah dalam sistem hukum dan peraturan perundang-

undangan membutuhkan kajian lebih mendalam. Di satu sisi, syariah dapat dijadikan sumber normatif hukum positif namun di sisi lain positivisasi itu tidak mengganggu relasi agama-politik yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Oleh sebab itu topik studi syariah, hukum, dan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pada aspek hukum yang hidup di tengah masyarakat (living law) seperti: Pancasila sebagai dasar negara, Islam, dan konstitusi; HAM dan humaniter; pranata hukum; maqashid syariah; fiqh dhoruri; dan lembaga layanan hukum dan keagamaan.

3. Pengembangan Khazanah Pesantren

Praktek pembelajaran dan pengajaran Islam di Indonesia saat ini merupakan bagian dari kelanjutan tradisi pesantren. Diakui atau tidak, pendidikan Islam kontemporer di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pondok pesantren. Peran penting seorang kiai dan tokoh lain serta sumber daya yang ada di pesantren ini sangat mempengaruhi kebijakan pesantren, oleh karena itu penting untuk dikaji. Selain itu, sebagian pesantren di Indonesia masih menggunakan model pendidikan Islam non-modern, sekalipun dalam bidang ekonomi yang menunjang kemandirian pesantren dengan berbagai inovasinya, juga menjadi penting dan menarik untuk diteliti. Agenda penelitian tradisi pesantren tidak terbatas pada hal tersebut, tetapi juga mencakup konteks lokal dan global, isu kesehatan, serta arus teknologi dan informasi yang tidak bisa dihindari oleh pesantren.

4. Pengembangan Pendidikan

Mengacu kepada permasalahan pokok yang terjadi dalam ranah pendidikan, mulai dari kualitas pendidikan secara umum, sumber daya sampai pada pengembangan inovasi pendidikan dan penyediaan layanan pendidikan yang layak untuk semua, beberapa tema unggulan harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kajian pengembangan pendidikan yang dikaji perlu menitik beratkan pada pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi pendidikan, pengembangan kemitraan pendidikan, serta kebijakan pendidikan secara umum. Penelitian dalam lingkup pengembangan pendidikan diharapkan mampu memberikan landasan untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik dan menjadi lesson learned antar institusi dan peneliti.

5. Negara, Agama, dan Masyarakat

Subtema negara, agama, dan masyarakat merupakan respon terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat plural, yang salah satunya dipengaruhi oleh luas wilayah, beragamnya bahasa lokal, suku, dan etnis yang ada. Identitas kebangsaan, kewarganegaraan, patriotisme, etnisitas, desentralisasi sekularisasi, relasi agama, dan negara menjadi isu sangat penting di tengah berbagai konflik, pertarungan ideologi NKRI, dan pemerintahan

berbasis agama. Sejalan dengan hal ini, demokrasi dan pemilihan umum adalah isu lain yang perlu digarap dengan serius mengingat pentingnya demokrasi bagi bangsa Indonesia di mana pemilihan umum menjadi salah satu pilar demokrasi. Lebih jauh lagi, gerakan sosial dan organisasi kemasyaratan juga perlu menjadi kajian yang diteliti karena bangsa Indonesia bisa menjadi besar seperti sekarang ini karena andilnya gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan yang berkembang.

6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan

Subtema ini sangat penting dalam konteks Indonesia mengingat Indonesia memiliki keragaman etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan yang tidak terhindarkan. Oleh karena itu, teori keragaman dan kebijakan terkait keragaman pendidikan, keragaman konflik, dan resolusi perlu menjadi menjadi prioritas. Terkait tradisi keagamaan, diperlukan penelitian mengenai dialog antar iman, agama dan lembaga, radikalisme, fundamentalisme, liberalisme, dan moderasi sebagai upaya mengembangkan harmonisasi dan toleransi kehidupan beragama di Indonesia yang plural. Selain itu, tokoh dan individu yang bisa menjadi role model juga penting untuk diketahui khalayak sehingga bisa menjadi pembelajaran dalam menciptakan kehidupan bernegara yang pluralis dan saling menghargai baik kepada kelompok minoritas maupun mayoritas, baik dalam konteks global maupun lokal.

7. Pendidikan Transformatif

Permasalahan dalam dunia pendidikan cukup beragam seiring dengan tantangan lokal, regional, dan global yang dihadapi oleh Indonesia dalam berbagai aspek sehingga memerlukan berbagai kajian yang variatif tidak hanya pada ranah kurikulum dan tenaga pendidik dan kependidikan seperti disinggung pada subtema pengembangan pendidikan. Character building, life skill, dan pendidikan multikultur adalah isu yang saat ini menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat abad ke-21 memerlukan sumber daya manusia yang memiliki karakter kuat, terlatih dalam berbagai aspek kehidupan, dan mampu menghargai berbagai tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Pendidikan juga perlu membuka akses untuk kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan seperti kelompok difabel, anak jalanan, dan suku terasing sehingga perlu dikembangkan pendidikan inklusi dan pendidikan komunitas. Selain itu, pendidikan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan peserta didik, maka kajian pendidikan dan kaitannya dengan psikologi, dan kepemudaan perlu mendapatkan perhatian selain isu-isu kontemporer lainnya.

8. Sejarah, Arkeologi, dan Manuskrip

Kajian tentang perkembangan umat manusia, bukti-bukti peradaban, dan karya tulis tangan merupakan isu-isu penting dalam ilmu sejarah, arkeologi, dan filologi. Berkaitan dengan itu Kementerian Agama memberikan prioritas khusus di bidang manuskrip (naskah kuno).

Arkeologi dan filologi merupakan pendekatan alternatif dalam kajian keislaman di PTKI, termasuk untuk memperkaya sejarah. Dengan filologi, naskah-naskah kuno yang berada di museum, perpustakaan nasional, dan masyarakat dapat diungkap isi dan konteks tulisan tangan dibuat, sehingga dapat diambil manfaat dan kontribusinya untuk bangsa dan umat manusia. Alih aksara dan alih bahasa atau penerjemahan naskah kuno merupakan hal pokok bagi seorang filolog. Adapun preservasi naskah kuno menjadi kewajiban lain dari peneliti naskah kuno untuk menyelamatkan dan melestarikan fisik naskah kuno. Selain itu, benda- benda arkeologi, periodisasi, dan kronologi serta karya-karya ulama nusantara adalah topik lain yang perlu dikaji lebih mendalam untuk memperkaya khazanah subtema penelitian sejarah dan manuskrip.

9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat

Kesejahteraan sosial dalam masyarakat masih menjadi subtema yang diprioritaskan mengingat masih banyaknya kesenjangan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Belum meratanya pembangunan di daerah terpencil yang mencakup suku terasing, kesenjangan pembangunan kota besar dan desa tertinggal, masih banyaknya kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik seperti penyandang disabilitas, anak jalanan, manula, dan anak terlantar di panti asuhan harus menjadi perhatian. PTKI, terutama dalam penelitian yang terintegrasi dengan aspek agama, dituntut untuk mencari solusi yang bermanfaat. Subtema penting ini juga berfokus pada permasalahan kronik masyarakat seperti narkoba baik penanggulangan maupun rehabilitasi penggunanya. Subtema ini diharapkan dapat mengurai penyebab kesenjangan kesejahteraan sosial dan menawarkan rekomendasi serta model program layanan yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi berbagai kalangan.

10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan

Subtema pengembangan kedokteran maupun kesehatan berbasis integrasi keilmuan dasar kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan menjadi hal yang sangat esensial bagi kemaslahatan umat. Isu-isu berkaitan dengan pengembangan teknologi kedokteran, bahan obat halal, vaksin halal, bahan pangan halal, pembiayaan asuransi kesehatan syariah, pengembangan terapi berbasis pendekatan kedokteran di zaman kenabian serta pelayanan rumah sakit berbasis syariah merupakan isu- isu yang sering dipertanyakan masyarakat dan sudah seharusnya isu ini direspon oleh PTKI dengan mulai merintis dan mengangkat tema-tema penelitian dalam bidang integrasi kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan. Penelitian dalam bidang ini juga dapat menjadi sumber paten produk dan inovasi di masa datang.

11. Lingkungan, Pengembangan Sains, dan Teknologi

Subtema lingkungan, pengembangan sains, dan teknologi mencakup keprihatinan terhadap masalah lingkungan seperti peningkatan volume

sampah, pemanasan global, dan tingkat polusi yang tinggi. Pencarian solusi harus dipandang dari berbagai aspek baik teknologi maupun agama karena masalah lingkungan tidak lepas dari manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan agama mengenai lingkungan harus menjadi prioritas penelitian kemasyarakatan. Termasuk dalam subtema ini juga pengembangan keilmuan sains, bahan industri, dan kimia yang ramah lingkungan, mencari sumber energi baru dan yang terbarukan dan penanggulangan sampah dengan konsep daur ulang dari aspek dasar, terapan maupun teknologi tinggi dalam rangka berperan nyata, memecahkan persoalan lingkungan yang terkait dengan teknologi lingkungan, baik dengan pendekatan makro maupun mikro dengan memanfaatkan cabang keilmuan murni seperti material, fisika, biologi, kimia, dan cabang lain.

12. Studi Kawasan dan Globalisasi

Studi kawasan merupakan kajian interdisipliner atas fenomena suatu kawasan, dalam bidang sosial, politik, budaya, geografi, bahasa, dan bidang keilmuan lainnya dalam upaya merencanakan dan merumuskan pembangunan masa depan di kawasan tertentu. Studi kawasan ini menjadi sangat urgent dilakukan oleh para peneliti di Kementerian Agama RI, jika ingin meletakkan bangsa dan negara Indonesia dalam percaturan politik, sosial, budaya, dan ekonomi global. Studi kawasan dapat diprioritaskan pada beberapa isu strategis, terutama pada konteks bagaimana bangsa dan negara bergaul di masa sekarang dan akan datang melalui studi komparatif kawasan, studi migrasi, dan globalisasi. Selain itu, pelaksanaan studi kawasan juga diharapkan dapat meletakkan posisi, atau memetakan, bagaimana bangsa dan negara dapat peduli pada persoalan-persoalan kemanusiaan seperti human security, tenaga kerja Indonesia, dan pengungsi. Isu strategis lain adalah kerjasama internasional dan kolaborasi pengembangan teknologi alternatif guna menciptakan pertahanan dan keamanan kawasan serta pengembangan ekonomi, sosial, agama secara regional dan global.

13. Isu Gender dan Keadilan

Subtema gender dan keadilan menduduki prioritas utama riset, mengingat perempuan dan lelaki masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Permasalahan ini mendorong para pegiat gender untuk merumuskan kerangka pikir yang mendasar tentang teori gender dan feminisme, ruang lingkupnya hingga strateginya. Subtema gender kini juga telah bergeser ke ruang inferior lainnya yang sama-sama mengalami subordinasi atau setidaknya berhubungan dengan perempuan, seperti masalah anak dan trans-gender dalam arus isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah

Subtema pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah merupakan isu sentral dunia. Bukan saja di negara-negara muslim

melainkan juga di negara-negara Barat. Penelitian tentang ekonomi dan bisnis syariah telah menjadi subjek yang menjadi perhatian berbagai kalangan, dan dipahami sebagai alternatif sistem perekonomian dunia. Penelitian ekonomi Islam dapat dimulai dari kajian filsafat hukum ekonomi Islam, pinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, penerapan ekonomi, dan bisnis Islam hingga politik ekonomi Islam. Penelitian ekonomi syariah dapat diarahkan pada tema-tema spesifik, seperti perbankan syariah, bisnis syariah mencakup wisata dan hotel, lembaga keuangan makro dan mikro, dan lembaga fatwa ekonomi syariah. Penelitian ekonomi dan bisnis berbasis syariah mengakomodasi kompetensi, isu perekonomian, konsep pemikiran, metodologi penelitian, dan pembahasan sesuai pokok masalah. Penelitian ini harus didasarkan kepada prinsip manfaat, pemecahan masalah atau antisipasi kebutuhan mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep-konsep pemikiran dan postulat- postulat baru tentang ekonomi syariah, menghasilkan inovasi dan pengembangan di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah, regulasi hukum ekonomi syariah, serta berperan aktif dalam pengembangan kebijakan publik bagi perekonomian syariah.

15. Generasi Milenial dan Isu-isu Keislaman

Subtema generasi milennial dan isu-isu keislaman ini tidak dapat dilepaskan dari era revolusi industri 4.0. Di Indonesia dalam konteks studi keislaman dan kebangsaan, generasi ini perlu mendapat perhatian Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Salah satu fakta pada era milenial ini bertebaran hoaks di media sosial dan informasi keislaman yang sangat terbatas. Realitas semacam itu tentu akan berpengaruh pada pendidikan Islam secara umum di Indonesia. Direktorat PTKI perlu menggali hal tersebut dengan berbagai disiplin keilmuan terutama aspek keislamannya, baik dari sisi kebenaran ajaran yang dipahaminya atau implikasi dari pemahaman ajaran Islam melalui media sosial.

C. Jenis dan Klaster Penelitian

Merujuk pada Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian, maka maka penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) pada Tahun Anggaran 2024 ini terbagi ke dalam 5 (lima) jenis penelitian, yakni (1) Riset Pembinaan/Kapasitas, (2) Riset Dasar, (3) Riset Terapan, (4) Riset Pengembangan, dan (5) Kajian Aktual Strategis.

Adapun rincian dari masing-masing jenis penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Riset Pembinaan/Kapasitas

Riset Pembinaan/Kapasitas merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam

melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian, dan melaporan hasil penelitian. Penelitian jenis ini, diperuntukkan bagi dosen pemula atau dosen dengan kepangkatan fungsional Asisten Ahli.

2. Jenis Riset Dasar

Riset Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif.

3. Jenis Riset Terapan

Riset Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan pengembangan, atau rekomendasi kebijakan, konsep, model, dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh end users, yang meliputi tahapan validasi komponen/ subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/ subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/ subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif.

4. Jenis Riset Pengembangan

Riset Pengembangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau proposisi. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industri atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

5. Jenis Kajian Aktual Strategis Nasional

Pada masing-masing jenis Riset ini terbagi ke dalam beberapa klaster penelitian dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2: Jenis dan Klaster Penelitian

NO	JENIS DAN KLASTER PENELITIAN
A	Jenis Riset Pembinaan/Kapasitas, yang terdiri dari klaster:
A	1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas
B	Jenis Riset Dasar, Bidang Riset Dasar Teoritis, yang terdiri dari klaster:
	1. Penelitian Dasar Program Studi
	2. Penelitian Dasar Interdisipliner
C	Jenis Riset Terapan pada Bidang Fokus (a) Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan Desk Studi Dalam Negeri dan Desk Studi Luar Negeri, (b) Pangan-Pertanian, (c) Energi Baru Terbarukan, (d) Kesehatan-Obat, (e) Sains, Teknologi Informasi, dan Komunikasi, yang terdiri dari klaster:
	1. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
	2. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
	3. Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Industri (DUDI)
	4. Penelitian Terapan Global/Internasional
D	Jenis Riset Pengembangan pada Bidang Fokus (a) Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan, (b) Pangan-Pertanian, (c) Energi Baru Terbarukan, (d) Kesehatan-Obat, (e) Sains, Teknologi Informasi, dan Komunikasi, yang terdiri dari klaster:
	1. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga
	2. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
	3. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional
	4. Penelitian Pengembangan Survei Kajian Strategis Nasional
E	Jenis Kajian Aktual Strategis, yang terdiri dari klaster:
E	1. Kajian Aktual Strategis

Adapun klaster penelitian dari jenis-jenis penelitian yang dianggarkan di

Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian Pembinaan/Kapasitas bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (research culture) di kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti, dan fungsional lainnya, dengan melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam melakukan penelitian. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti, dan fungsional lainnya yang bertugas di PTKI dan memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas dengan kepangkatan fungsional Asisten Ahli dengan masa kerja sebagai dosen

maksimal 5 (lima) tahun. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara individual.

2. Penelitian Dasar Program Studi

Penelitian Dasar Program Studi bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan PTKI. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/ program studi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang, ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar Doktor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

3. Penelitian Dasar Interdisipliner

Penelitian Dasar Interdisipliner bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang, ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar Doktor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

4. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional

Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional bertujuan untuk menemukan/mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan strategis dalam ruang lingkup nasional atau mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan penyelesaian masalah-msalah strategis nasional yang dapat diterapkan di Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (problem solving formula). Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)

serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara berkelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

5. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional

Penelitian Terapan Pengembangan Nasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas pengembangan kebijakan dan keilmuan yang strategis dalam ruang lingkup nasional sehingga berdampak terhadap peningkatan mutu, tata kelola, dan layanan, serta perluasan akses atas kebijakan dan keilmuan tersebut. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan dengan kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

6. Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) Penelitian Terapan Berkorelasi dengan Dunia Usaha dan Dunia

Industri (DUDI) bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau

mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya terkait dengan dunia usaha dan industri di Indonesia. Hasil penelitian diharapkakan berdampak langsung pada dunia usaha dan industri sektor real, dan atau terhadap peningkatan mutu, tata kelola, dan layanan, serta perluasan akses atas kebijakan terkait dunia usaha usaha dan industri. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara berkelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

7. Penelitian Terapan Global/Internasional

Penelitian Terapan Global/Internasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia (luar negeri) atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional, dan/atau global. Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru dan produk baru yang dapat diterapkan dalam dunia industri dan perguruan tinggi untuk menjawab fenomena dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional, dan internasional. Klaster penelitian ini

diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan dengan kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, yang salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/scholar dari luar perguruan tinggi/ lembaga riset luar negeri, dan ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor yang bergelar Doktor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen. Proposal dan output penelitian klaster ini diwajibkan menggunakan bahasa Inggris atau Arab. Proposal yang tidak menggunakan bahasa Inggris atau Arab dinyatakan tidak dapat dilanjutkan pada tahap seleksi berikutnya.

8. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau

Kementerian/Lembaga

Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi (PTKIN dengan PTKIN, PTKIS dengan PTKIS, PTKIN dengan PTKIS, atau PTKI dengan PTU) dan/atau Kementerian/Lembaga atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Khusus pelaksana program bantuan atas beban anggaran pada satuan kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam diwajibkan berkolaborasi antara dosen PTKIS (PTKIS dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, atau PTKIS dengan PTKIS). Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, terutama berkenaan dengan isu-isu strategis nasional dan internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas, yang berkolaborasi dengan lintas perguruan tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga, seperti BRIN (Badan Riset Inovasi Nasional) atau lainnya. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan dengan kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen. Adapun pendanaan kegiatan penelitian ini bersumber dari salah satu pihak yang berkolaborasi.

9. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah

ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi- perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara berkelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

10. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional

Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia (luar negeri) atas fenomena, kasus, dan isu- isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional, dan/atau global. Dalam konteks ini, Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional, dan internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara berkelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, yang salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/scholar dari luar perguruan tinggi/ lembaga riset luar negeri. Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor yang bergelar Doktor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen. Proposal dan output penelitian klaster ini diwajibkan menggunakan bahasa Inggris atau Arab. Proposal yang tidak menggunakan bahasa Inggris atau Arab dinyatakan tidak dapat dilanjutkan pada tahap seleksi berikutnya.

11. Penelitian Pengembangan Survei Kajian Strategis Nasional

Penelitian Pengembangan Survei Kajian Strategis Nasional bertujuan untuk mendorong lembaga survei, Pusat Studi, dan Research Center di lingkungan PTKI dalam pelaksanaan pembuatan dan evaluasi kebijakan- kebijakan strategis dalam ruang lingkup nasional atau mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan penyelesaian masalah- masalah strategis nasional yang dapat dikembangkan di Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (problem solving formula). Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional

(NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara berkelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor Kepala yang bergelar Doktor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

12. Kajian Aktual Strategis

Kajian aktual strategis merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (outputs) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan/atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan dengan kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang, ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar Doktor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

D. Persyaratan, Keluaran (Output), dan Manfaat (Outcome) Penelitian

Berdasarkan uraian jenis dan klaster penelitian yang sudah dijelaskan di atas, maka ketentuan umum berkenaan dengan penyelenggara satuan kerja, pembagian klaster, persyaratan, keluaran, dan manfaat masing-masing klaster penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3: Persyaratan, Keluaran (Outputs) dan Manfaat (Outcomes)

Penelitian Tahun Anggaran 2024

KLASTER PENELITIAN

PERSYARATAN ADMINISTRATIF

OUTPUTS/ OUTCOME

PENELITIAN PEMBINAAN/ KAPASITAS

1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;

2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS dan non-PNS) atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi atau pustakawan,

laboran, dan jabatan fungsional lainnya;

3. Pengusulan dilakukan secara individual;

4. Pengusul hanya untuk jabatan Asisten Ahli bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.

Outputs:

1. Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;

2. Laporan penelitian;

3. Draf artikel untuk

publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 (enam).

Outcomes:

1. Publikasi di jurnal

nasional terakreditasi minimal Sinta 6 (enam) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran;

2. Sertifikat Hak Cipta

(copyright).

KLASTER PENELITIAN

PERSYARATAN ADMINISTRATIF

OUTPUTS/ OUTCOME

PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI

1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;

2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS) atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;

3. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang;

4. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar Doktor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.

Outputs:

1. Isian logbook

pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;

2. Laporan penelitian;

3. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat).

Outcomes:

1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat), paling lambat

2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran;

2. Sertifikat Hak Cipta

(copyright).

PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER

1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;

2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS) atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;

3. Pengusulan dilakukan

secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang;

4. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar Doktor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.

Outputs:

1. Isian logbook

pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;

2. Laporan penelitian;

3. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat).

Outcomes:

1. Publikasi di jurnal

nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat), paling lambat

2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran;

2. Sertifikat Hak Cipta

(copyright).

PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL

1. Memiliki akun peneliti di

sistem Litapdimas;

2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS) atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;

3. Pengusulan dilakukan

secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang;

4. Ketua kelompok

sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.

Outputs:

1. Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;

2. Laporan penelitian;

3. Draf artikel untuk

publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS).

Outcomes:

1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun

KLASTER PENELITIAN

PERSYARATAN ADMINISTRATIF

OUTPUTS/ OUTCOME

anggaran;

2. Sertifikat Hak Cipta

(copyright).

PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL

1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;

2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS) atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;

3. Pengusulan dilakukan

secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang;

4. Ketua kelompok

sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.

Outputs:

1. Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;

2. Laporan penelitian;

3. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS).

Outcomes:

1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran;

2. Sertifikat Hak Cipta

(copyright).

PENELITIAN TERAPAN BERKORELASI DUNIA USAHA DAN INDUSTRI (DUDI)

1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;

2. Dosen tetap PTKI yang

memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS) atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;

3. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang;

4. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.

Outputs:

1. Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;

2. Laporan penelitian;

3. Draf artikel untuk

publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS).

Outcomes:

1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran;

2. Sertifikat Hak Cipta

(copyright).

PENELITIAN TERAPAN GLOBAL/ INTERNASIONAL

1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;

2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS) atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;

3. Pengusulan dilakukan

secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, yang salah satu

Outputs:

1. Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;

2. Laporan penelitian;

3. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS).

Outcomes:

1. Publikasi di jurnal

KLASTER PENELITIAN

PERSYARATAN ADMINISTRATIF

OUTPUTS/ OUTCOME

anggotanya harus melibatkan peneliti/ scholar dari luar perguruan tinggi/ lembaga riset luar negeri;

4. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor yang bergelar Doktor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.

internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran;

2. Sertifikat Hak Cipta

(copyright).

PENELITIAN PENGEMBANGAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU KEMENTERIAN/ LEMBAGA

1. Memiliki akun peneliti di

sistem Litapdimas;

2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS) atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;

3. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang;

4. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen;

5. Khusus pelaksana program bantuan atas beban anggaran pada satuan kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam diwajibkan berkolaborasi antara dosen PTKIS (PTKIS dengan PTKIN,

PTKIN dengan PTKIS, atau

PTKIS dengan PTKIS).

Outputs:

1. Isian logbook

pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;

2. Laporan penelitian;

3. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS).

Outcomes:

1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran;

2. Sertifikat Hak Cipta

(copyright).

PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI

1. Memiliki akun peneliti

di sistem Litapdimas;

2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS) atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;

3. Pengusulan dilakukan

secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang;

4. Ketua kelompok

sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain

Outputs:

1. Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;

2. Laporan penelitian;

3. Draf artikel untuk

publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS).

Outcomes:

1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun

KLASTER PENELITIAN

PERSYARATAN ADMINISTRATIF

OUTPUTS/ OUTCOME

dosen.

sejak akhir tahun anggaran;

2. Sertifikat Hak Cipta

(copyright).

PENELITIAN PENGEMBANGAN KOLABORASI INTERNASIONAL

1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;

2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS) atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;

3. Pengusulan dilakukan

secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, yang salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/ scholar dari luar perguruan tinggi/ lembaga riset luar negeri;

4. Ketua kelompok

sekurangnya jabatan Lektor yang bergelar Doktor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen;

5. Proposal dan output penelitian klaster ini diwajibkan menggunakan bahasa Inggris atau Arab. Proposal yang tidak menggunakan bahasa Inggris atau Arab dinyatakan tidak dapat dilanjutkan pada tahap seleksi berikutnya.

Outputs:

1. Isian logbook

pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;

2. Laporan penelitian;

3. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS).

Outcomes:

1. Publikasi di jurnal

internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran;

2. Sertifikat Hak Cipta

(copyright).

PENELITIAN PENGEMBANGAN SURVEI KAJIAN STRATEGIS NASIONAL

1. Memiliki akun peneliti

di sistem Litapdimas;

2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS) atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;

3. Pengusulan dilakukan

secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang;

4. Ketua kelompok

sekurangnya jabatan Lektor Kepala yang bergelar Doktor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen;

Outputs:

1. Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;

2. Laporan penelitian;

3. Draf artikel untuk

publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS);

4. Draf artikel untuk

publikasi di prosiding internasional bereputasi.

Outcomes:

1. Publikasi di jurnal

internasional bereputasi terindeks

KLASTER PENELITIAN

PERSYARATAN ADMINISTRATIF

OUTPUTS/ OUTCOME

5. Melampirkan SK Penetapan Rektor/Ketua PTKI terkait lembaga survei, Pusat Studi, dan Research Center;

6. Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor/ Ketua dan/atau Wakil Rektor/ Wakil Ketua PTKI.

(Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran;

2. Publikasi di prosiding

internasional bereputasi;

3. Sertifikat Hak Cipta

(copyright).

KAJIAN AKTUAL STRATEGIS

1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;

2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS) atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;

3. Pengusulan dilakukan

secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang;

4. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar Doktor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.

Outputs:

1. Isian logbook

pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;

2. Laporan penelitian;

3. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 5 (lima);

4. Naskah kebijakan.

Outcomes:

1. Publikasi di jurnal

nasional terakreditasi minimal Sinta 5 (lima), paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran;

2. Sertifikat Hak Cipta

(copyright).

Keterangan:

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus NUP : Nomor Urut Pendidik

PNS : Pegawai Negeri Sipil

E. Kriteria Utama Penilaian

Setidaknya terdapat 5 (lima) kriteria utama dalam bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran ini, yakni sebagai berikut:

1. Keaslian (originality), yakni proposal dan keluaran penelitian yang dihasilkan merupakan karya akademik pengusul, bukan karya jiplakan, karya orang lain dan/atau karya yang melanggar ketentuan akademik lainnya, seperti plagiasi. Keaslian (originality) di antaranya ditandai dengan tingkat keserupaan (similarity) dalam batas yang dapat ditoleransi. Batas keserupaan (similarity) untuk proposal penelitian maksimal sebesar 35%, sedangkan untuk hasil keluaran baik laporan penelitian, draf artikel maupun draf dummy buku maksimal sebesar 25%.

2. Kebaruan (novelty), yakni unsur kebaruan atau temuan baru dari hasil penelitian. Kebaruan (novelty) dipahami dengan hasil penelitiannya memiliki kesimpulan dan temuan yang baru dan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun demikian, kebaruan (novelty)

ini tidak hanya dimaknai dengan temuan yang sama sekali baru dan tidak memiliki keserupaan sama sekali dari penelitian-penelitian sebelumnya, tetapi dapat juga dimaknai dengan adanya pembeda (diferensiasi) antara unsur dan hasil yang dilakukannya dengan penelitian lainnya. Kebaruan (novelty) ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya.

3. Kemanfaatan (benefit), yakni nilai kemanfaatan, ketergunaan, dan kontribusi hasil penelitian baik dalam konteks keilmuan, keislaman, keindonesiaan, maupun kemanusiaan secara umum, termasuk di dalamnya untuk pengembangan kelembagaan dan kepentingan kebijakan. Aspek kemanfaatan ini untuk mengukur kontribusi akademik yang diraih dan nilai strategisnya hasil penelitian sesuai dengan objek dan kajiannya.

4. Berbasis metodolgi penelitian (on based research methodology), yakni proposal dan keluaran penelitian yang dilakukan didasarkan atas metodologi penelitian yang relevan dan sesuai kaidah-kaidah penelitian. Argumentasi, rumusan masalah, pendekatan, dan metodologi penelitian serta kesimpulan yang dihasilkan disusun dan dilaksanakan secara konsisten sesuai kaidah ilmiah dan metodologi penelitian yang valid.

5. Regulasi, yakni serangkaian proses pengusulan, seleksi, penetapan, pelaksanaan hingga kemampuannya dalam menghasilkan keluaran penelitian didasarkan atas regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima kriteria utama penilaian di atas secara teknis diimplementasikan oleh reviewer yang telah ditetapkan baik dengan mengembangkannya ke dalam indikator-indikator tertentu dan/atau dengan mekanisme lainnya yang menjamin konsistensinya terhadap kelima kriteria utama tersebut, dengan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2952

Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

F. Jumlah Besaran Bantuan Penelitian Berdasarkan Klaster

Adapun besaran masing-masing jenis/ klaster penelitian merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4: Jumlah Besaran Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 2024

JENIS DAN KLASTER PENELITIAN

MAKSIMAL NILAI BANTUAN

Jenis Riset Pembinaan/Kapasitas, yang terdiri dari klaster:

1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Rp 20.000.000

NO	JENIS DAN KLASTER PENELITIAN	MAKSIMAL NILAI BANTUAN
B	Jenis Riset Dasar, Bidang Riset Dasar Teoritis yang terdiri dari klaster:
	1. Penelitian Dasar Program Studi	Rp 40.000.000
	2. Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 40.000.000
C	Jenis Riset Terapan pada Bidang Fokus (a) Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan Desk Studi Dalam Negeri dan Desk Studi Luar Negeri, (b) Pangan-Pertanian, (c) Energi Baru Terbarukan, (d) Kesehatan-Obat, (e) Sains, Teknologi Informasi, dan Komunikasi, yang terdiri dari klaster:
	1. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 100.000.000
	2. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp 100.000.000
	3. Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Industri (DUDI)	Rp 150.000.000
	4. Penelitian Terapan Global/Internasional	Rp 150.000.000
D	Jenis Riset Pengembangan pada Bidang Fokus (a) Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan, (b) Pangan-Pertanian, (c) Energi Baru Terbarukan, (d) Kesehatan-Obat, (e) Sains, Teknologi Informasi, dan Komunikasi, yang terdiri dari klaster:
	1. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga	Rp 100.000.000
	2. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 100.000.000
	3. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional	Rp 150.000.000
	4. Penelitian Pengembangan Survei Kajian Strategis Nasional	Rp 150.000.000
E	Jenis Kajian Aktual Strategis, yang terdiri dari klaster:
E	1. Kajian Aktual Strategis	Rp 25.000.000

BAB III

SISTEM DARING (ONLINE) APLIKASI LITAPDIMAS

A. Pembentukan Sistem Litapdimas

Sistem daring (online) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS, merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Sistem ini lahir atas dasar kebutuhan terhadap perlunya sistem yang dapat menampung seluruh pelayanan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih managable, transparan, dan akuntabel, baik yang dilakukan dan dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN.

Sistem Litapdimas ini juga lahir atas dasar kajian yang komprehensif di

Kementerian Agama RI berkenaan dengan amanat Undang-undang Nomor 12

Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama pada Pasal 89, Ayat (5), (6), dan (7). Ketiga ayat pada pasal 89 ini menjadi kajian utama dalam upaya memastikan realisasi 30% BOPTN untuk penelitian, sekaligus memastikan distribusi yang proporsional antara dana yang diterima oleh perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan tinggi swasta (PTS).

Kebutuhan atas sistem Litapdimas ini juga diperkuat dengan masukan atau rekomendasi dari tim penelitian dan pengembangan (Litbang) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang telah melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2015/2016 di beberapa PTKIN, antara lain UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beberapa STAIN lainnya. Salah satu hasil kajian Litbang KPK ini adalah merekomendasikan agar Kementerian Agama mengembangkan sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara online (daring).

Atas dasar beberapa kajian dan rekomendasi Litbang KPK inilah, maka sejak 2016/2017 Kementerian Agama melakukan inisiasi untuk membangun sistem penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis website dan mulai mensosialisasikan sistem ini kepada seluruh PTKIN. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sistem Litapdimas ini menjadi “terminal” bagi penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN di seluruh Indonesia.

B. Tujuan dan Manfaat Sistem Litapdimas

Keberadaan sistem daring (online) Litapdimas ini memiliki beberapa tujuan utama dan manfaat sebagai berikut:

1. Memastikan terpenuhinya kuota 30% dana bantuan operasional PTN (BOPTN) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKI;

2. Memastikan adanya sharing dana dari alokasi anggaran 30% BOPTN kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan masing-masing PTKI;

3. Mempermudah perolehan database peneliti, dan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;

4. Mempermudah proses dokumentasi proposal penelitian dan proposal kegiatan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;

5. Mempermudah proses sekaligus mengontrol objektivitas penilaian (review) proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;

6. Mempermudah proses pemantauan pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;

7. Mempermudah proses penagihan keluaran (outputs) dan manfaat (outcomes) pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran.

C. Pelayanan Sistem Litapdimas

Pelayanan yang terdapat dalam sistem Litapdimas ini, mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal, hingga pelaporan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk Tahun Anggaran 2024, sistem Litapdimas dapat diakses melalui laman https://litapdimas.kemenag.go.id. Adapun panduan terkait dengan teknis pembuatan member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal hingga pelaporan pelaksanaan bantuan didasarkan atas mekanisme teknis yang dikembangkan oleh pengelola portal.

Untuk tahun angggaran 2024, bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran baik yang bersumber dari DIPA maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang belum memiliki aplikasi seperti litapdimas, wajib menggunakan sistem Litapdimas secara softcopy (paperless), mulai pengajuan proposal, seleksi, penetapan, hingga pelaporan. Demikian juga, catatan-catatan reviewer atas hasil proposal dan hasil penelitian terdokumentasi dalam sistem tersebut.

BAB IV

PENGELOLAAN BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN

Pengelolaan bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran Tahun Anggaran 2024 dikelompokkan ke dalam 2 (dua) pengelolaan berdasarkan sumber DIPA Satuan Kerja (Satker), yakni (1) Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan (2) Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Adapun pembagian pengelolaan jenis, klaster, dan Satker penyelenggara riset dan pelaksananya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1: Pembagian Pengelolaan Jenis, Klaster, dan Satker Penyelenggara

Penelitian dan pelaksananya Tahun Anggaran 2024

NO	JENIS DAN KLASTER PENELITIAN	SATUAN KERJA
		DIKTIS		PTKIN
		PTKIN	PTKIS	PTKIN
A	Jenis Riset Pembinaan/Kapasitas, yang terdiri dari klaster:
A	1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas	-	√	√
B	Jenis Riset Dasar, Bidang Riset Dasar Teoritis, yang terdiri dari klaster:
	1. Penelitian Dasar Program Studi	-	√	√
	2. Penelitian Dasar Interdisipliner	-	√	√
C	Jenis Riset Terapan pada Bidang Fokus (a) Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan Desk Studi Dalam Negeri dan Desk Studi Luar Negeri, (b) Pangan-Pertanian, (c) Energi Baru Terbarukan, (d) Kesehatan- Obat, (e) Sains, Teknologi Informasi, dan Komunikasi, yang terdiri dari klaster:
	1. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	√	√	√
	2. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	-	-	√
	3. Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Industri (DUDI)	√	√	√
	4. Penelitian Terapan Global/Internasional	-	-	√
D	Jenis Riset Pengembangan pada Bidang Fokus (a) Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan, (b) Pangan-Pertanian, (c) Energi Baru Terbarukan, (d) Kesehatan-Obat, (e) Sains, Teknologi Informasi, dan Komunikasi, yang terdiri dari klaster:
	1. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga	√	√	√
	2. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	-	-	√
	3. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional	√	√	√
	4. Penelitian Pengembangan Survei Kajian Strategis Nasional	√	√	√
E	Jenis Kajian Aktual Strategis, yang terdiri dari klaster:
E	1. Kajian Aktual Strategis	-	-	√

Keterangan:

√ = Pelaksana penelitian atas beban anggaran pada satuan kerja

Adapun tahapan pengelolaan dalam penyelenggaraan bantuan mencakup beberapa proses sebagai berikut, (1) pendaftaran (online submission), (2) seleksi administratif, (3) seleksi substansi proposal, (4) penetapan nomine, (5) seminar proposal penelitian, (6) penetapan nomine terpilih, (7) penetapan penerima bantuan, (8) pelaksanaan kegiatan penelitian, (9) pencairan bantuan, (10) laporan antara (progress report) dan penguatan program, (11) monitoring dan evaluasi, (12) review keluaran penelitian, (13) seminar hasil penelitian, (14) penyerahan laporan akhir (final report), dan (15) hasil (outcome) bantuan.

Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran ini, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.2: Alur Pengelolaan Bantuan Penelitian

Berbasis Standar Biaya Keluaran

Pendaftaran (Online Submission)

Seleksi

Administratif

Seleksi Substansi Proposal

Penetapan

Nomine

Seminar Proposal Penelitian

Laporan Antara (Progress Report) dan Penguatan Program

Pencairan

Bantuan

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan Nomine Terpilih

Monitoring dan Evaluasi

Review Keluaran Penelitian

Seminar Hasil

Penelitian

Penyerahan Laporan Akhir (Final Report)

Hasil (Outcome) Penelitian (SELESAI)

A. Pendaftaran (Online Submission)

Pendaftaran Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran dilakukan secara daring (online submission) melalui sistem Litapdimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di Litapdimas, agar proses submission dapat diterima oleh sistem.

B. Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan di tingkat PTKI. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim ad hoc oleh Satker yang memiliki kewenangan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.

Originalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk cek plagiasi. Hal ini dilakukan sebelum proposal ini masuk pada seleksi substansi isi proposal. Pengecekan

similarity disarankan menggunakan aplikasi Turnitin dengan salah satu tahapan sebagai berikut. Ketika melakukan “Add Assignment” dan keluar “Select Your Assignment Type”, kemudian klik “New Assignment”. Di “Submit Papers To” harus dipilih “No Repository” agar file peneliti tidak tersimpan di Turnitin yang ketika dilakukan tes Turnitin, maka file akan terbaca oleh Turnitin yang menyebabkan hampir 100% similarity-nya. Selanjutnya klik “Optional Setting”, dan di bagian “Exclude Small Sources?” dipilih “Yes”, kemudian “Set Source Exclusion Threshold” pilih “Word Count” dan tulis “15”. Maksimal similarity yang bisa diterima untuk dilanjutkan dilakukan review adalah 35%. Apabila proposal telah dilakukan cek plagiasi melalui aplikasi yang dapat dipertanggung jawabkan, maka hasilnya harus dilampirkan secara terpisah dan diunggah oleh admin Satker Diktis dan admin Satker PTKIN ke dalam sistem Litapdimas. Jika terjadi perbedaan prosentase similarity antara pengusul dan penyelenggara program bantuan (Satker Diktis atau Satker PTKIN) yang disebabkan oleh satu dan/atau lain hal, maka yang dijadikan ketetapan adalah penilaian prosentase penyelenggara program bantuan.

C. Seleksi Substansi Proposal

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif sebagaimana tertuang di dalam petunjuk teknis, seperti kriteria utama penelitian, dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di tingkat PTKIN. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di tingkat PTKIN tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di PTKIN masing-masing.

Kegiatan seleksi substansi proposal di tingkat PTKIN ini dilaksanakan oleh komite penilaian dan/atau reviewer proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing-masing PTKIN. Pada prinsipnya, ketentuan tentang komite penilaian dan/atau reviewer proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pelaksanaan dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tersebut, komite penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan penelitian di masing-masing PTKIN, sedangkan untuk reviewer proposal diisi oleh dosen atau experties yang memiliki kompetensi di bidang penelitian. Dalam konteks ini, penyelenggara penelitian ditingkat PTKIN harus menggunakan Tim Reviewer Nasional yang telah memiliki ID di sistem Litapdimas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing reviewer.

Dalam hal jumlah Reviewer Nasional di PTKIN yang bersangkutan terbatas dan dikhawatirkan menghambat proses penilaian, maka pengelola kegiatan penelitian di tingkat PTKIN dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam untuk menyetujui penunjukkan reviewer dari PTKIN yang bersangkutan dengan melampirkan daftar calon reviewer beserta daftar riwayat hidup yang bersangkutan. Calon reviewer yang diajukan sekurang- kurangnya memenuhi kriteria sesuai dengan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017. Dirjen Pendidikan Islam melalui Diktis dapat memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud sesuai pertimbangan dan kajian yang telah dilakukan oleh Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

D. Penetapan Nomine

Penetapan nomine merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan nomine penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh tim ad hoc dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer Nasional. Penetapan nomine ini dikeluarkan oleh Direktur Diktis atau Ketua LP2M/ P3M atau Pejabat yang berwenang. Nomine diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian.

E. Seminar Proposal Penelitian

Seminar proposal penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Dalam pelaksanaanya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan narasumber, pembahas, reviewer nasional, dan/atau expertise yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori nomine. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan oleh penyelenggara atau pengelola kegiatan penelitian di masing-masing Satker.

Untuk Satker Diktis, pelaksanaan seminar proposal ini dapat diselenggarakan secara terintegrasi dengan seminar proposal bantuan Litapdimas lainnya. Sementara untuk Satker PTKIN, seminar ini dapat diselenggarakan secara mandiri dan/atau kolaborasi dengan Satker PTKIN lainnya.

F. Penetapan Nomine Terpilih

Penetapan nomine terpilih merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan atas hasil kegiatan seminar proposal. Penetapan nomine terpilih ini dikeluarkan oleh KPA atau Pejabat yang berwenang pada masing-masing Satker yang dikeluarkan di tahun 2023. Nomine terpilih belum

diperkenankan menyelenggarakan proses kegiatan bantuan terlebih dahulu, hingga terbit surat Keputusan tentang penetapan penerima bantuan.

G. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan atas hasil Seminar Proposal Penelitian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing Satker.

Penetapan penerima bantuan ditetapkan di Tahun Anggaran 2024 dengan merujuk pada keputusan penetapan nomine terpilih yang dilakukan di tahun 2023. Penetapan keputusan penerima bantuan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual pada tahun anggaran berlangsung dengan mempertimbangkan kebijakan makro dan nasional, terutama kondisi pandemi Covid-19, dan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (automatic adjustment), termasuk dukungan pemulihan ekonomi Tahun Anggaran 2024 pada masing-masing Satker.

Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan dana penelitian. Adapun kontrak penelitian ini sekurang-kurangnya memuat:

1. Ruang lingkup penelitian;

2. Sumber dana penelitian;

3. Nilai kontrak penelitian;

4. Nilai dan tahapan pembayaran;

5. Jangka waktu penyelesaian penelitian;

6. Hak dan kewajiban para pihak;

7. Serah terima penelitian;

8. Kesanggupan penyusunan laporan penelitian;

9. Sanksi.

H. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian merupakan aktivitas penerima bantuan/ dosen/ peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan output pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima.

I. Pencairan Bantuan

Pencairan bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran dilakukan dengan mekanisme pencairan dibedakan menjadi 2 (dua), yakni sebagai berikut:

1. Bantuan penelitian dengan nilai kontrak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan 1 (satu) tahap sekaligus. Dokumen pencairan dalam 1 (satu) tahap dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;

b. Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;

c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;

d. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;

e. Berita Acara Pembayaran; dan

f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

Untuk menjamin terselenggaranya penelitian dengan baik dan menghasilkan keluaran penelitian yang memadai, jika dimungkinkan Satuan Kerja dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara bantuan sebanyak

30% dari dana yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus. Pembukaan pemblokirannya selanjutnya dapat dilakukan setelah penerima bantuan dinyatakan oleh reviewer mampu melaksanakan penelitian dengan baik dan dinyatakan tidak wanprestasi.

2. Bantuan penelitian dengan nilai kontrak sama dengan dan/atau lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan dengan 2 (dua) tahap, dengan rincian:

Tahap pertama : 70% dari nilai kontrak

Tahap kedua : 30% dari nilai kontrak

Dokumen pencairan untuk tahap pertama dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;

b. Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;

c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;

d. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;

e. Berita Acara Pembayaran; dan

f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

Adapun dokumen pencairan untuk tahap kedua dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

a. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian berdasarkan tahapan sesuai dengan kontrak penelitian dan/atau laporan hasil penelitian;

b. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;

c. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;

d. Berita Acara Pembayaran; dan

e. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

J. Laporan Antara (Progress Report ) dan Penguatan Program

Laporan antara (progress report) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman, dan pendampingan. Progress report dan penguatan program dilaksanakan pada 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan setelah tanda tangan kontrak. Laporan antara (progress report) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan. Kegiatan laporan antara (progress report) dan penguatan program ini diselenggarakan dengan mempertimbangkan kondisi dan fakta-fakta yang dalam penilaian penyelenggara program bantuan (Diktis/ Satker PTKIN) memungkinkan untuk dilaksanakan.

K. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (quality control) kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satker Diktis atau LP2M/ P3M/ Puslitpen/ Pusat Pengabdian kepada Masyarakat atau lembaga yang menangani pengelolaan kegiatan penelitian di masing- masing PTKIN.

L. Review Keluaran Penelitian

Review keluaran penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan reviewer. Kegiatan ini dimaksudkan agar reviewer melakukan:

1. Menilai laporan kemajuan kontrak penelitian;

2. Menilai kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal penelitian/ reviewer proposal penelitian;

3. Menilai hasil penelitian dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran penelitian yang dicapai;

4. Menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik penelitian;

5. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian penelitian

kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran.

Dalam review keluaran penelitian, komite penilaian keluaran penelitian dan/atau reviewer keluaran penelitian memberikan rekomendasi kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran meliputi:

1. Persentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai kontrak penelitian;

2. Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap keluaran penelitian;

3. Saran dan masukan keberlanjutan penelitian.

M. Seminar Hasil Penelitian

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan experties yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian.

N. Penyerahan Laporan Akhir (Final Report)

Penyerahan laporan akhir (final report) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima sebagai luaran (output) penelitian. Batas waktu penyerahan laporan ini diunggah (upload) melalui aplikasi Litapdimas selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran, yakni Desember 2024. Dalam konteks ini, penerima bantuan penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) tidak diwajibkan untuk melaporan bukti penggunaan keuangan sebagaimana layaknya pembiayaan berbasis Standar Biaya Masukan (SBM), tetapi harus menyerahkan laporan luaran (output) penelitian yang meliputi sebagai berikut:

1. Laporan penelitian yang meliputi:

a. Isian logbook pelaksanaan bantuan;

b. Laporan akademik hasil penelitian secara utuh;

c. Draf dummy buku yang diolah dari hasil penelitian;

d. Draf artikel yang akan dipublikasi pada jurnal yang terakreditasi, sesuai tagihan output dan outcome dari klaster bantuan penelitian;

2. Dokumen pendukung bantuan penelitian, yang meliputi:

a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;

b. Kontrak penelitian;

c. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;

d. Berita acara pembayaran;

e. Kuitansi penerimaan bantuan dana penelitian;

f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).

O. Hasil (Outcome) Penelitian

Hasil (outcome) penelitian adalah bentuk yang diperoleh dari luaran

(output) penelitian setelah penerima bantuan melakukan proses dan upaya

publikasi baik dalam bentuk buku ber-ISBN maupun jurnal serta pemerolehan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam durasi waktu yang ditentukan, sesuai tagihan outcome klaster penelitian.

BAB V

KETENTUAN UMUM PROPOSAL, LAPORAN AKHIR, DAN JADWAL PENELITIAN

A. Pengajuan Proposal

Secara umum, proposal yang harus disiapkan oleh dosen/fungsional lainnya, terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) Proposal naratif dan (2) Proposal keuangan/rencana penggunaan anggaran (RPA).

1. Proposal Naratif

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 12 (dua belas) komponen sebagai berikut, (1) Judul penelitian, (2) Latar belakang, (3) rumusan masalah, (4) Tujuan penelitian, (5) Kajian terdahulu yang relevan, (6) Konsep atau teori yang relevan, (7) Metodologi penelitian, (8) Rencana pembahasan, (9) Waktu pelaksanaan penelitian, (10) Anggaran penelitian, (11) Organisasi pelaksana, dan (12) Daftar pustaka/ bibliografi awal. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Judul Penelitian

Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (conceptual framework) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan maksimal 15 (lima belas) kata yang bisa diukur, clear, singkat, dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

b. Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Latar belakang harus jelas subtansi atau akar permasalahan yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (research question), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian. Dalam penulisan latar belakang, argumentasi yang diberikan harus memiliki dukungan fakta dan atau teori dari hasil penelitian sebelumnya. Selain itu, manfaat dan kontribusi dari penelitian ini harus jelas dipaparkan.

c. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (scientific research problems). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Dalam pembuatan rumusan masalah, peneliti harus bisa membedakan dan memahami rumusan masalah untuk yang

kualitatif dan yang kuantitatif. Dalam rumusan masalah yang kualitatif, peneliti sudah bisa menunjukkan teori apa yang akan ditemukan. Dalam penelitian kualitatif, minimal ada 2 (dua) teori yang akan ditemukan. Sedangkan untuk yang kuantitatif, peneliti sudah bisa menunjukkan teori apa yang akan diuji dengan minimal 2 (dua) variabel independent dan 1 (satu) variabel dependen untuk yang asosiatif, dan minimal 1 (satu) variabel dan 2 (dua) sample untuk yang komparatif. Semua variabel tersebut harus dapat diukur dan di- manage (measurable and managable). Selain itu, peneliti juga bisa mengkombinasikan rumusan masalah ini dengan pertanyaan- pertanyaan yang termasuk dalam mixed methods.

d. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (measurable), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis, dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya pelaksanaan penelitian mengandung 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan untuk mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.

e. Kajian Terdahulu yang Relevan (Literature Review)

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan literature review merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil penelitian terdahulu. Kemudian perlu diuraikan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan gap analysis berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi guide bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama. Selain itu perlu adanya pemaparan dan argumentasi-argumentasi yang kuat tentang kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan ini atau bagaimana penelitian yang diajukan mengisi kekosongan ilmu pengetahuan yang ada. Untuk menentukan novelty atau kebaruan dari suatu penelitian, peneliti tidak hanya menginventarisasi/mendaftar judul-judul penelitian sebelumnya yang relevan, tetapi melakukan sintesis terhadap literatur terbaru yang

otoritatif sehingga dengan demikian kekuatan novelty dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

f. Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisis topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisis secara mendalam hasil analisis data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian.

Konsep atau teori yang relevan untuk kualitatif adalah paparan yang rinci dan detail berkenaan dengan jawaban-jawaban rumusan masalah yang didasarkan atas teori-teori dari penelitian sebelumnya. Dengan paparan yang rinci dan detail, maka peneliti akan dapat menemukan suatu teori yang belum pernah ditemukan oleh peneliti sebelumnya.

Konsep atau teori yang relevan untuk kuantitatif, peneliti harus memaparkan teori-teori yang membahas variabel-variabel yang telah ditentukan. Kemudian untuk masing-masing variabel, peneliti menjelaskan teori-teori yang membahas dimensi/ sub variabel dari variabel yang diambil. Selanjutnya, dari dimensi/ sub variabel ini, peneliti memaparkan teori-teori yang membahas indikator-indikator dari masing-masing dimensi/ sub variabel. Dengan pemaparan dari variabel, dimensi/ sub variabel, dan indikator, maka teori yang dibuktikan akan dengan jelas dibuat pertanyaan/ pernyataan untuk angketnya.

Peneliti juga bisa menggunakan mixed methods. Dengan menggunakan metode ini peneliti harus bisa mengkombinasikan konsep atau teori yang relevan untuk kuantitatif dan kualitatif, tergantung dari metode mixed methods mana yang digunakan.

g. Hipotesis (Kuantitatif)

Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/ diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan, maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.

h. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian. Hal utama yang harus diperhatikan di metodologi penelitian bukan hanya aspek normatif saja melainkan juga langkah-langkah teknik operasional dari aspek metodologis. Dalam penulisan metodologi penelitian ini, peneliti harus bisa menjelaskan secara rinci langkah langkah yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang disesuaikan dengan metodologi penelitian

yang digunakan. Detil dari penulisan di metodologi penelitian minimal terdapat:

1) Kualitatif: (a) Pendekatan penelitian; (b) Subyek dan objek penelitian; (c) Jenis dan sumber data; (d) Tahap penelitian; (e) Teknik pengumpulan data; (f) Teknik validitas data; dan (g) Teknik analisis data.

2) Kuantiatif: (a) Pendekatan penelitian; (b) Populasi, sampel dan teknik sampling; (c) Variabel, dimensi/ sub variabel, dan indikator penelitian; (d) Tahap penelitian; (e) Teknik pengumpulan data; (f) Teknik validitas dan reliabilitas data; dan (g) Teknik analisis data.

i. Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menuliskan outline/ daftar isi pembahasan hasil penelitian, yang merupakan jawaban rumusan masalah/ pertanyaan penelitian. Pada bagian ini, peneliti juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

j. Waktu Pelaksanaan Penelitian (Time Table)

Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk time schedule atau time table. Untuk penentuan waktu pelaporan dan publikasi artikel, peneliti harus mengacu pada jadwal yang sudah ditentukan di Juknis ini.

k. Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Penentuan anggaran didasari oleh langkah langkah detail yang ada di metodologi penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) yang dibuat dalam proposal yang terpisah.

l. Organisasi Pelaksana Penelitian

Pada bagian organisasi pelaksana penelitian ini, calon peneliti baik dari kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti, dan fungsional lainnya harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti (1) Nama lengkap, (2) NIP, (3) NIDN (khusus untuk

dosen), (4) Jenis kelamin, (5) Tempat/ tanggal lahir, (6) Asal perguruan tinggi, (7) Fakultas (khusus untuk dosen), (8) Program studi (khusus untuk dosen), (9) Bidang keilmuan, (10) Jabatan Fungsional tertentu (non-dosen) dan (11) Posisi dalam penelitian (sebagai ketua, anggota atau enumerator/ data collector).

m. Daftar Pustaka/ Bibliografi Awal

Daftar Pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Pada bagian daftar pustaka ini, peneliti diharuskan memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-kurangnya 3 (tiga) buku dan 7 (tujuh) artikel jurnal. Untuk artikel jurnal, peneliti harus menyertakan artikel 5 (lima) tahun terakhir. Untuk menghindari Daftar Pustaka terkena cek similarity, peneliti direkomendasikan menggunakan aplikasi referensi, seperti Mendeley, Zotero, atau Endnote dalam penulisan sitasi.

2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/ RPA)

Proposal keuangan merupakan Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian. Penyusunan proposal keuangan ini, sekurang- kurangnya, calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 (tiga) tahapan, yakni (1) Pra penelitian, (2) Pelaksanaan penelitian, dan (3) Pasca pelaksanaan penelitian. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengacu pada langkah-langkah yang ada di bagian metodologi penelitian dan mengedepankan prinsip visibilitas, rasionalitas, akuntabiltas, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahapan pra penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain; (a) penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) coaching pengumpulan data penelitian, (d) pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Sementara pada tahapan pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah; (a) transportasi pengumpulan data, (b) uang harian pengumpulan data, (c) akomodasi/ penginapan dalam rangka pengumpulan data, (d) transportasi responden/ key informans, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (a) inputing dan pengolahan data, (b) penyusunan draf laporan, (c) diskusi/ pembahasan draf laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/ kegiatan selesai dilaksanakan.

B. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti, dan fungsional lainnya baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan penelitian, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (online) melalui sistem Litapdimas oleh tim penilai dan/atau reviewer, baik reviewer nasional maupun reviewer internal.

Pengecekan similarity disarankan menggunakan aplikasi Turnitin dengan salah satu tahapan sebagai berikut. Ketika melakukan “Add Assignment” dan keluar “Select Your Assignment Type”, kemudian klik “New Assignment”. Di “Submit Papers To” harus dipilih “No Repository” agar file peneliti tidak tersimpan di Turnitin yang ketika dilakukan tes Turnitin, maka file akan terbaca oleh Turnitin yang menyebabkan hampir 100% similarity- nya. Selanjutnya klik “Optional Setting”, dan di bagian “Exclude Small Sources?” dipilih “Yes”, kemudian “Set Source Exclusion Threshold” pilih “Word Count” dan tulis “15”. Maksimal similarity yang bisa diterima untuk dilanjutkan dilakukan review adalah 35%.

Jika terjadi perbedaan prosentase similarity antara pengusul dan penyelenggara penelitian (Diktis atau Satker PTKIN) yang disebabkan oleh satu dan/atau lain hal, maka yang dijadikan ketetapan adalah penilaian prosentase penyelenggara penelitian.

Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor

2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Selain itu, pada aplikasi Litapdimas akan disedPiakan form terkait pengisian data-data yang diisi oleh pengusul dan penilaian oleh reviewer.

C. Pelaporan

Secara akademik, teknis pelaporan narasi kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Cover laporan, terdiri dari judul, identitas penerima, klaster bantuan, dan nama Perguruan Tinggi.

2. Pendahuluan, berisi usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran reviewer.

3. Pelaksanaan penelitian, sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset. Pada bagian pelaksanaan ini, diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan proposal atau tidak? Karena itu, pada bagian ini ada juga evaluasi kegiatan dan bagaimana dampaknya.

4. Penutup, berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan.

5. Lampiran, berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, misalnya: dokumentasi, fieldnote, panduan wawancara, panduan observasi, transkripsi wawancara, dan data statistik.

File pelaporan ini diunggah di laman Litapdimas di bagian menu “Luaran”. Adapun laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203

Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pelaporan keuangan diunggah di bagian menu “Laporan & Keuangan” di Litapdimas.

D. Jadwal Kegiatan

URAIAN KEGIATAN

DIKTIS

PTKIN

Pengumuman

06 Desember 2023

Registrasi Proposal dan

Submit

06 Desember - 08

Januari 2024

06 Desember - 08

Januari 2024

Seleksi Administrasi (Desk

Evaluation)

08 - 29 Januari

2024

08 - 29 Januari

2024

Penilaian Substansi

Proposal

29 Januari - 12

Februari 2024

29 Januari - 12

Februari 2024

Pengumuman Nomine

19 Februari 2024

Seminar Proposal

26-28 Februari

2024

26-28 Februari

2024

Pengumuman Nomine

Terpilih

11 Maret 2024

Pengumuman Penerima

Bantuan

08 April 2024

Pelaksanaan Kegiatan

Bantuan Penelitian

April - September

2024

April - September

2024

Pencairan Bantuan

April 2024

Progress Report dan

Penguatan Program

April - Mei 2024

Monitoring dan Evaluasi

April - Mei 2024

Presentasi Hasil Luaran

Penelitian

September 2024

Penyerahan Laporan Akhir

Oktober 2024

Catatan:

1. Jadwal kegiatan ini masih tentatif dan dapat berubah, mempertimbangkan penyesuaian kebijakan Tahun Anggaran 2024 pada masing-masing Satker.

2. Jadwal lebih lanjut dan secara final akan ditentukan oleh masing-masing

Satker Diktis dan Satker PTKIN.

BAB VI PENGHARGAAN DAN SANKSI

Mekanisme penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan penelitian ini diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan Tahun Anggaran 2024 yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya.

2. Bagi penerima bantuan sebelum Tahun Anggaran 2024 yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan outcomes sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan Tahun Anggaran 2024.

3. Bagi penerima bantuan Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat menunaikan kewajiban hasil luaran (outcomes) hingga batas akhir masa tenggang pemenuhan hasil luaran (outcomes) yakni Desember 2026 atau Desember

2027 sesuai dengan tagihan klaster bantuannya tersebut, maka yang

bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil luaran (outcomes) bantuan tersebut.

4. Bagi penerima bantuan Tahun Anggaran 2024 yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban luaran (output) penelitian, meliputi laporan penelitian (terdiri atas: laporan hasil penelitian, draf dummy buku, draf artikel untuk jurnal, artikel rapih laporan singkat/ executive summary, dan narasi singkat) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Penerima bantuan penelitian Tahun Anggaran 2024 yang telah memenuhi luaran (output) penelitian sesuai dengan tagihan klaster bantuannya dianjurkan untuk melakukan ekspose hasil penelitiannya dan/atau mengikuti kompetisi pemilihan hasil riset baik yang diselenggarakan oleh satker Dikis, satker PTKIN maupun Kementerian/ Lembaga lainnya.

BAB VII PENUTUP

Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian baik yang dikelola oleh Satuan Kerja (Satker) Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) maupun Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di seluruh Indonesia.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan penelitian, baik sebagian atau seluruhnya pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)/ PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku, dan/atau kebijakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian output dan/atau outcomes penelitian kepada penyelenggara program, baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (force majeur), seperti pandemi covid-19 atau SAR- CoV-2, kebanjiran, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Juknis ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN.

3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau addendum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR 6571 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

TAHUN ANGGARAN 2024

BERKAS KELENGKAPAN PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN BERKAS KELENGKAPAN

KETERANGAN

SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENERIMA BANTUAN

CONTOH I

PERJANJIAN/KONTRAK BANTUAN PENELITIAN

CONTOH II

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN PENELITIAN

CONTOH III

BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN PENELITIAN

CONTOH IV

KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

CONTOH V

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

CONTOH VI

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PENELITIAN

CONTOH VII

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA DANA BANTUAN PIHAK LAIN

CONTOH VIII

Catatan:

Untuk Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dapat melakukan penyesuaian dari contoh lampiran ini.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

CONTOH I:

Surat Keputusan tentang

Penerima Bantuan

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR ………….. TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA BANTUAN ……………………………………………

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan ………. Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menerima Bantuan ………. Tahun Anggaran 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan ………….………. Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5336);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian

Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 21);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 78);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6

Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada

Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 1383);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1495);

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 856);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6571

Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan

Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN …… TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan ..…… Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:

a. proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;

b. penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian berbasis standar biaya keluaran pada PTKI

c. penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan

Tinggi Keagamaan Islam; dan

d. ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan

dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2024 Nomor ……………………… dengan Kode Mata Anggaran Nomor ……….……..

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal ………………..………..……… 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI

Disahkan oleh KEAGAMAAN ISLAM

DIREKTUR JENDERAL, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, tanda tangan tanda tangan

…………………….…………………… ………………………………………………………

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR …………… TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA BANTUAN ……….. TAHUN ANGGARAN 2024

PENERIMA BANTUAN ……………………………………………………

TAHUN ANGGARAN 2024

ID REGISTRASI

PENGUSUL

INSTITUSI

JUDUL PROPOSAL

NOMINAL

…….……………

………………

……………

………..………

……………

…….……………

………………

……………

………..………

……………

…….……………

………………

……………

………..………

……………

…….……………

………………

……………

………..………

……………

JUMLAH TOTAL

………………………………………

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI

Disahkan oleh KEAGAMAAN ISLAM

DIREKTUR JENDERAL, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

tanda tangan tanda tangan

…………………….…………………… ………………………………………………………

CONTOH II: Perjanjian/Kontrak Penelitian

KOP DIREKTORAT JENDERAL SESUAI KETENTUAN TATA NASKAH DINAS

PERJANJIAN TENTANG

PELAKSANAAN BANTUAN ...................................................... (1) TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR ........................................................... (2)

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari .................................... (3) tanggal

................................ (4) bulan .......................... (5) tahun dua ribu dua puluh empat antara:

1. ................................................................................ (6), Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec. Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. ................................................................. (7), .................................................................... (8), Penerima

Bantuan .................................................... (1) Tahun Anggaran 2024, berkedudukan di

................................................................. (9), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan

.......................................................................................................... (1) Tahun Anggaran 2024, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PENDAHULUAN

(1) Bantuan ...................................................................................................... (1) adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024.

(2) Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.

(3) Yang dimaksud Perjanjian adalah di mana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan- ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.

(4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan

PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2

LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka pelaksanaan bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, sanksi, serta penyampaian

laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun

Anggaran.

Pasal 3

PELAKSANAAN PERJANJIAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:

a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. melakukan pengawasan pelaksanaan bantuan; dan c. meminta laporan pertanggungjawaban;

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:.

a. menerima dana bantuan sejumlah ...................................................... (...........................................) (10) melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor .......................... (11)

b. memenuhi tagihan output dan outcome bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan

c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jumlah bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme penyaluran bantuan melalui bank/ pos penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang- undangan.

(5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.

(6) PIHAK KEDUA menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(7) Ketentuan Sanksi:

a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.

(8) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan kegiatan setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun

Anggaran 2024.

KETERANGAN PENGISIAN

PERJANJIAN/ KONTRAK PENELITIAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(2)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(3)	Diisi hari penandatangan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Senin
(4)	Diisi tanggal penandatangan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Satu
(5)	Diisi bulan penandatangan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Mei
(6)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(7)	Diisi nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(8)	Diisi nama jabatan penerima bantuan
(9)	Diisi nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan
(10)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(11)	Diisi nomor Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

CONTOH III: Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Penelitian

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : …………………..……………………….……...……………………… (1) Alamat : …………………..……………………….….…..……………………… (2)

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sebesar Rp. ……………….…… (……………………………..….) (3) berdasarkan kontrak penelitian:

Tanggal : …………………..…………..………….……..…..……..….………… (4) Nomor : …………………..………………..…..….……....………….………… (5) Judul Penelitian : …………………..……………....……….…..…..………….………… (6) Nilai kontrak : …………………..………………..……….….…..………….………… (7)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai/cidera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

……..………………………..….……. (8) Penerima Bantuan

Materai

Rp.10.000,- tanda tangan

........................................................................... (1)

KETERANGAN PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap yang menyatakan dan tanpa gelar
(2)	Diisi alamat lengkap yang menyatakan
(3)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(4)	Diisi tanggal Perjanjian/Kontrak penelitian
(5)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak penelitian
(6)	Diisi judul penelitian, sesuai Surat Keputusan penerima bantuan
(7)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan sesuai Perjanjian/Kontrak
(8)	Diisi nama kota/kabupaten dan tanggal penandatanganan

CONTOH IV:

Berita Acara Pembayaran

KOP DIREKTORAT JENDERAL SESUAI KETENTUAN TATA NASKAH DINAS

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pada hari ini .............................. (1) tanggal ................................ (2) bulan .................. (3) tahun dua ribu dua puluh empat antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .......................................................................................................................... (4) NIP : .......................................................................................................................... (5) Jabatan : PPK Satker Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Kementerian Agama

Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec.

Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710 yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : .......................................................................................................................... (6) NIP/NIDN : .......................................................................................................................... (7) Jabatan : ...................................................................................................................... .... (8) Alamat : .......................................................................................................................... (9) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan ........................................ (10) Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor .......................... (11) dan Perjanjian/ Kontrak Nomor ........................................ (12).

2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan rincian sebagai berikut:

a. Judul penelitian ........................................................................................................................ (13)

b. Jumlah total dana yang telah diterima ...............................................................................

(....................................................................................................................) (14)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,

Direktorat Pendidikan Tinggi

Keagamaan Islam

Pejabat Pembuat Komitmen tanda tangan

..................................................................... (4)

............................................................. (15) PIHAK KEDUA,

Penerima Bantuan

Materai

Rp.10.000,- tanda tangan

................................................................ (6)

KETERANGAN PENGISIAN

BERITA ACARA PEMBAYARAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi hari penandatangan
(2)	Diisi tanggal penandatangan
(3)	Diisi bulan penandatangan
(4)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(5)	Diisi nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(6)	Diisi nama penerima bantuan sesuai Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan dan tanpa gelar
(7)	Diisi nomor Induk Pegawai/Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(8)	Diisi jabatan penerima bantuan
(9)	Diisi alamat penerima bantuan
(10)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Diisi nomor Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Penerima Bantuan
(13)	Diisi judul penelitian, sesuai Surat Keputusan penerima bantuan
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(15)	Diisi nama kota/kabupaten dan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima

CONTOH V: Kuitansi Bukti Penerimaan Uang

KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor : ............................................................................................................................. ...... (1) Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal

Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

Banyaknya Uang : ............................................................................................................................. ...... (2) Untuk Pembayaran : Bantuan ............................................................................................................. (3) Judul Penelitian : ............................................................................................................................. ...... (4)

Disahkan Oleh,

Pejabat Pembuat Komitmen

Direktorat Pendidikan Tinggi

Keagamaan Islam

tanda tangan

........................................................ (7)

......................................................................... (5)

Penerima Bantuan

Materai

Rp.10.000,- tanda tangan

......................................................................... (6)

KETERANGAN PENGISIAN

KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nomor kuitansi, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(2)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(3)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(4)	Diisi judul penelitian dalam Surat Keputusan
(5)	Diisi nama kota/kabupaten, tanggal penandatanganan kuitansi bukti penerimaan uang
(6)	Diisi nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(7)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar

CONTOH VI: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB) Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ………..……………………………………..……….…………….……… (1)

Alamat : ………..…………………………………..………….…………….……… (2)

Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor …..…..…. (3) Tahun 2024 tentang …………………………….………… (4) dan Surat Perjanjian tentang Pelaksanaan Bantuan ………………………..….. (5) Nomor …....….. (6) mendapatkan anggaran penelitian sebesar …………………. (7)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan penelitian meliputi:

URAIAN

JUMLAH

………………………………………. (8)

………………………….….……. (9)

JUMLAH

……………………….….……. (10)

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 (satu), dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

……………..……………….………. (11)

Penerima Bantuan

Materai

Rp.10.000,- tanda tangan

........................................................................... (1)

KETERANGAN PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap penerima, sesuai Surat Keputusan penetapan penerima bantuan dan tanpa gelar
(2)	Diisi alamat penerima, sesuai Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(3)	Diisi nomor Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(4)	Diisi nomor Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(5)	Diisi klaster bantuan penelitian terkait
(6)	Diisi nomor Surat Perjanjian/Kontrak
(7)	Diisi jumlah nominal bantuan sesuai Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(8)	Diisi judul penelitian sesuai Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(9)	Diisi jumlah nominal bantuan sesuai Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(10)	Diisi jumlah bantuan yang relevan
(11)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun pengisian berkas

CONTOH VII:

Berita Acara Serah Terima

Bantuan Penelitian

KOP DIREKTORAT JENDERAL SESUAI KETENTUAN TATA NASKAH DINAS

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PENELITIAN

Pada hari ini ............................ (1) tanggal .................................. (2) bulan ................................... (3)

tahun dua ribu dua puluh empat antara yang bertanda tangan di bawah ini:

i. Nama : .......................................................................................................................... (4) NIP/NIDN : .......................................................................................................................... (5)

Jabatan : .......................................................................................................................... (6)

Alamat : .......................................................................................................................... (7)

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

ii. Nama : .......................................................................................................................... (8) NIP : .......................................................................................................................... (9)

Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Kementerian Agama

Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec.

Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah menyelesaikan pelaksanaan Bantuan ............................... (10) Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor .......................... (11) dan Perjanjian/ Kontrak Nomor .................................... (12).

2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak, dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima :..................... (.......................................) (13)

b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan :..................... (.......................................) (14)

3. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan, serta telah diverifikasi sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

Direktorat Pendidikan Tinggi

Keagamaan Islam

Pejabat Pembuat Komitmen

................................................................... (15) PIHAK KESATU,

Penerima Bantuan

tanda tangan

........................................................... (8)

Materai

Rp. 10.000.-

anda tangan

....................................................................... (4)

KETERANGAN PENGISIAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PENELITIAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi hari penandatangan serah terima. Contoh: Senin
(2)	Diisi tanggal penandatangan serah terima. Contoh: Satu
(3)	Diisi bulan penandatangan serah terima. Contoh: Mei
(4)	Diisi nama penerima bantuan dan tanpa gelar
(5)	Diisi Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(6)	Diisi jabatan penerima bantuan
(7)	Diisi alamat penerima bantuan
(8)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(9)	Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(10)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Diisi nomor Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Diisi nomor Perjanjian/ Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan penerima bantuan
(13)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(15)	Diisi nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima

CONTOH VII:

Berita Acara Serah Terima

Bantuan Penelitian

SURAT PERNYATAAN

TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : …………………..…………………..…...……….…...……… (1) Tempat/Tanggal Lahir : …………………..……………..………...……….…...……… (2) NIP/NIDN : …………………....……………………...……….…...……… (3) Unit Kerja/Instansi : ………………….………………………...……….…...……… (4) Alamat Kantor : …………………..………………………………….………...…

…………………....……………………...……….…...……… (5) Nomor HP/WA : …………………..………………..……...……….…...……… (6)

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima bantuan dana BOPTN/BLU Penelitian di PTKIN Tahun Anggaran 2024, Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB), Beasiswa 5000 Doktor atau bantuan lainnya dari Kementerian Agama RI yang dicairkan pada tahun 2024.

Apabila terbukti sedang menerima dari pihak lain sebagaimana yang disebutkan di atas, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai bantuan yang diterima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta akan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

……………………………..….……. (7)

Penerima Bantuan

Materai

Rp.10.000,- tanda tangan

........................................................................... (1)

KETERANGAN PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap yang menyatakan dan tanpa gelar
(2)	Diisi tempat/tanggal lahir yang menyatakan
(3)	Diisi Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(4)	Diisi nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan
(5)	Diisi alamat kantor penerima bantuan
(6)	Diisi nomor kontak penerima bantuan
(7)	Diisi nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan

Silahkan Bapak Ibu Download Jadwal dan Juknis Bantuan Penelitian Berbasis SBK pada PTKI Tahun Angaran 2024. Disini

Sekian Informasi tentang Jadwal dan Juknis Bantuan Penelitian Berbasis SBK pada PTKI Tahun Angaran 2024 Semoga bermanfaat bagi bapak ibu sekalian

Referensi:

Jadwaldan Juknis Bantuan Penelitian Berbasis SBK pada PTKI Tahun Angaran 2024.

Informasi Seputar Pendidikan

Informasi Seputar Kesehatan

Jadwal dan Juknis Bantuan Penelitian Berbasis SBK pada PTKI Tahun Angaran 2024

Post a Comment

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Gaji Pokok PNS

Hot Posts

Blog Stats

Labels

Most Recent

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Gaji Pokok PNS

Nonton Anime Terpopuler Hanya di MyAnimeList Buka Info17

Soal Moderasi beragama PPPK Kemenag 2023 Terbaru

Kaldik Kemenag 2024 Format Exel dan PDF

SE BKN Layanan Kenaikan Pangkat Tahun 2024

Contact form

Jadwal dan Juknis Bantuan Penelitian Berbasis SBK pada PTKI Tahun Angaran 2024

You Might Like

Post a Comment

Contact form